Kemudian memperluas zona inti dan peningkatan kualitas kawasan konservasi perairan hingga 30 persen dari luas laut Indonesia untuk meningkatkan fungsi serapan karbon.
Selanjutnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ramah lingkungan untuk kesejahteraan termasuk masyarakat pesisir.
Dia menambahkan, terdapat tiga fase utama untuk transformasi perikanan sampai 2045. Pertama yakni meletakkan fondasi yang kuat antara lain dengan menerapkan manajemen kuota perikanan tangkap dan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan, percepatan pertumbuhan sebagai fase kedua yang berfokus pada ekonomi biru, serta fase ketiga memperkuat pertumbuhan.
Melalui skenario dan strategi yang telah disusun, Menteri Trenggono optimis sebelum mencapai tahun 2045, Indonesia mampu menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurut dia, penangkapan ikan berbasis kuota ini berupaya menyinergikan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan/ekologi untuk menjaga keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta keadilan dalam berusaha.
Kuota tersebut terbagi dalam kuota untuk nelayan lokal, kuota nonkomersial (hobi, penelitian dan pelatihan) dan kuota industri yang tersebar dalam enam zona di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Â
Halaman :
Selanjutnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ramah lingkungan untuk kesejahteraan termasuk masyarakat pesisir.
Dia menambahkan, terdapat tiga fase utama untuk transformasi perikanan sampai 2045. Pertama yakni meletakkan fondasi yang kuat antara lain dengan menerapkan manajemen kuota perikanan tangkap dan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan, percepatan pertumbuhan sebagai fase kedua yang berfokus pada ekonomi biru, serta fase ketiga memperkuat pertumbuhan.
Melalui skenario dan strategi yang telah disusun, Menteri Trenggono optimis sebelum mencapai tahun 2045, Indonesia mampu menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurut dia, penangkapan ikan berbasis kuota ini berupaya menyinergikan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan/ekologi untuk menjaga keberlanjutan, kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta keadilan dalam berusaha.
Kuota tersebut terbagi dalam kuota untuk nelayan lokal, kuota nonkomersial (hobi, penelitian dan pelatihan) dan kuota industri yang tersebar dalam enam zona di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Â
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
