SHARE

istimewa

Lebih lanjut, menurutnya, keberadaan perempuan dalam ranah politik dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan dari demokrasi yang berkualitas.

"Perempuan juga berperan melengkapi kebijakan pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta semakin mendekatkan kebijakan tersebut pada sasaran utamanya, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945," ucap Netty.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga mengemukakan harapannya agar banyak perempuan yang menemukan jalan sukses melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu.

"Dalam proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu RI yang tengah berlangsung di DPR RI, diharapkan setidaknya 30 persen perempuan terpilih, bukan hanya di pusat, melainkan juga diikuti penempatan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kota/kabupaten," kata dia.

Halaman :