Upah minimum diketahui berlaku bagi para pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari setahun sehingga upaya pembukaan lapangan kerja melalui pertambahan investasi-investasi baru merupakan implikasi yang diharapkan.
"Saya pikir UMP Kepri 2022 semacam sentimen positif kepada pasar dalam konteks pemulihan ekonomi yang hasilnya itu paling cepat bisa kita lihat pada kuartal tiga tahun berjalan (2022, red.) salah satunya apakah berdampak terhadap penurunan TPT itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, Wira turut menyorot kian melebarnya gap antara ekspektasi buruh dan pengusaha ikut dipicu oleh implementasi UU Cipta Kerja yang menjadi dasar dari penetapan UMP 2022 di seluruh Indonesia.
"Pemerintah sudah 'move on' dengan omnibus law-nya, tapi buruh tentu merasa berhak juga untuk mengadvokasi formula Kebutuhan Hidup Layak yang selama ini telah digunakan,” ujar Wira.
Hal paling penting untuk dipahami, menurut dia, bahwa perhatian terhadap kesejahteraan buruh tentu tidak boleh dikesampingkan namun juga jangan semata-mata dilihat dari besaran upah minimum yang hanya berlaku pada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Akan tetapi juga mencakup struktur dan skala upah bagi mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun.
Struktur dan skala upah ini sifatnya wajib karena jika tidak dipenuhi maka perusahaan harus diberi sanksi.
Selain itu, tambah dia, pemerintah juga tidak dapat berlepas tangan terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya.
“Dapat dikatakan penetapan upah minimum beriringan dengan kenaikan tanggung jawab pemerintah untuk menutupi kesenjangan kesejahteraan yang tidak dapat ditutupi dari upah minimum, seperti halnya stabilitas harga bahan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, maupun akses terhadap jaminan dan bantuan sosial,” katanya.
Halaman :
"Saya pikir UMP Kepri 2022 semacam sentimen positif kepada pasar dalam konteks pemulihan ekonomi yang hasilnya itu paling cepat bisa kita lihat pada kuartal tiga tahun berjalan (2022, red.) salah satunya apakah berdampak terhadap penurunan TPT itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, Wira turut menyorot kian melebarnya gap antara ekspektasi buruh dan pengusaha ikut dipicu oleh implementasi UU Cipta Kerja yang menjadi dasar dari penetapan UMP 2022 di seluruh Indonesia.
"Pemerintah sudah 'move on' dengan omnibus law-nya, tapi buruh tentu merasa berhak juga untuk mengadvokasi formula Kebutuhan Hidup Layak yang selama ini telah digunakan,” ujar Wira.
Hal paling penting untuk dipahami, menurut dia, bahwa perhatian terhadap kesejahteraan buruh tentu tidak boleh dikesampingkan namun juga jangan semata-mata dilihat dari besaran upah minimum yang hanya berlaku pada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Akan tetapi juga mencakup struktur dan skala upah bagi mereka yang telah bekerja lebih dari satu tahun.
Struktur dan skala upah ini sifatnya wajib karena jika tidak dipenuhi maka perusahaan harus diberi sanksi.
Selain itu, tambah dia, pemerintah juga tidak dapat berlepas tangan terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya.
“Dapat dikatakan penetapan upah minimum beriringan dengan kenaikan tanggung jawab pemerintah untuk menutupi kesenjangan kesejahteraan yang tidak dapat ditutupi dari upah minimum, seperti halnya stabilitas harga bahan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, maupun akses terhadap jaminan dan bantuan sosial,” katanya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Shin Tae-yong Tak Segan Bawa Garuda Kalahkan Negaranya")
.jpg "BCL Asia 2024: Pelita Jaya Lolos ke Babak Utama Usai Kalahkan Prawira")