CARAPANDANG -Â Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mengkaji secara mendalam jika akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tak mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
"Terkait BBM ini harus dikonsolidasikan ulang supaya kebijakan ini menjadi lebih solid dari pemerintah dan dilihat dampak-dampak ekonomi secara makro. Ini pasti recovery terganggu," kata Misbakhun dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Misbakhun mengatakan kenaikan harga Pertamax dan juga kemungkinan kenaikan harga Pertalite memberi dampak multiplier yang akan berujung pada peningkatan inflasi meningkat.
Belum lagi pasokan Pertalite dan solar yang tersendat sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan selain membeli Pertamax.
"Kalau inflasi setinggi ini di saat daya beli belum begitu kuat, saya yakin pasti akan terganggu. market mechanism-nya terganggu, daya beli terganggu, pertumbuhan akan terdampak," ujarnya.
Jika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menekan harga-harga tersebut tanpa upaya yang sungguh-sungguh dan terintegrasi, ia meyakini akan terjadi gangguan terhadap makro ekonomi terutama untuk kuartal II 2022.
Lebih lanjut, Misbakhun juga menyarankan pemerintah untuk lebih berani mengintervensi industri kelapa sawit.
Halaman :
"Terkait BBM ini harus dikonsolidasikan ulang supaya kebijakan ini menjadi lebih solid dari pemerintah dan dilihat dampak-dampak ekonomi secara makro. Ini pasti recovery terganggu," kata Misbakhun dalam diskusi daring yang diselenggarakan InfoBank di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Misbakhun mengatakan kenaikan harga Pertamax dan juga kemungkinan kenaikan harga Pertalite memberi dampak multiplier yang akan berujung pada peningkatan inflasi meningkat.
Belum lagi pasokan Pertalite dan solar yang tersendat sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan selain membeli Pertamax.
"Kalau inflasi setinggi ini di saat daya beli belum begitu kuat, saya yakin pasti akan terganggu. market mechanism-nya terganggu, daya beli terganggu, pertumbuhan akan terdampak," ujarnya.
Jika pemerintah tidak melakukan intervensi untuk menekan harga-harga tersebut tanpa upaya yang sungguh-sungguh dan terintegrasi, ia meyakini akan terjadi gangguan terhadap makro ekonomi terutama untuk kuartal II 2022.
Lebih lanjut, Misbakhun juga menyarankan pemerintah untuk lebih berani mengintervensi industri kelapa sawit.
