PB HMI-MPO Minta Presiden Evaluasi Menterinya Pasca Aksi Demonstrasi 11 April

CARAPANDANG - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi beberapa Menterinya pasca Aksi Demonstrasi pada 11 April kemarin.

Hal itu disampaikan oleh Yogi Prasetio selaku Bendahara Umum PB HMI dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (12/4). 

Menurutnya, situasi bangsa menjadi tidak kondusif dan rentan perpecahan setelah digulirkannya isu perpanjangan periode masa jabatan Presiden.

Yogi menilai ada beberapa Menteri yang melakukan manuver politik di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang menyebabkan stabilitas nasional terganggu.

"Akibat digulirkannya isu tiga periode ini situasi kebangsaan kita jadi tidak kondusif, akibatnya adalah Pak Jokowi menjadi kambing hitam dalam situasi seperti sekarang ini, padahal kita ketahui bersama Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi prosesi penundaan pemilu, dan itu artinya Pak Jokowi tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan tersebut," katanya.

Yogi pun menegaskan, dan meminta kepada Presiden untuk memecat para Menteri yang melakukan manuver-manuver politik tersebut. Ia menilai manuver tersebut terlalu dini untuk dilakukan dan membuat gaduh situasi kebangsaan.

"Masih terlalu dini untuk saat melakukan manuver-manuver politik yang justru mengganggu stabilitas nasional, lebih elok kepada Menteri menahan diri terlebih dahulu, toh kontestasi masih cukup lama, saya rasa fokus pada kerja dan tanggungjawab sebagai abdi negara," lanjut Yogi.

Yogi Prasetio menyinggung aktor dibalik kisruhnya isu tiga periode tersebut.  Ada nama sekelas Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang gencar melakukan playing tiga periode masa jabatan Presiden yang menyebabkan pecahnya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya kan ada beberapa menteri yang getol kampanye tiga periode ini, sehingga menyulut aksi di berbagai wilayah indonesia, contohnya LBP, sejauh ini kan dia yang getol soal tiga periode kan", tutur Yogi

Yogi menilai sikap dari LBP dan kroninya tersebut sebagai bentuk dari ambisi pejabat negara yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Ia menyarankan para pegiat kampanye tiga periode tersebut untuk menahan diri dan bersabar jika ingin berkuasa. 

"Saya kira para menteri ini harus menahan diri dan bersabar, justru ambisi seperti ini yang membahayakan bagi demokrasi kita, jika memang sudah tidak mampu untuk membantu kerja-kerja presiden dan kebelet untuk berkuasa mundur saja dari tugas sebagai menteri," tutup Yogi.