CARAPANDANG - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai peningkatan kesejahteraan guru di Tanah Air harus menjadi perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan.
“Dalam pandangan kami, perubahan kurikulum, perbaikan sarana prasarana sekolah, hingga pergantian seragam siswa, tidak akan banyak berarti jika guru tidak disejahterakan,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pada dasarnya kunci utama dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan menyelesaikan persoalan mengenai banyaknya guru yang belum sejahtera. Ketidaksejahteraan guru itu, kata dia, antara lain tampak dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya OJK mencatat kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal adalah guru atau sebanyak 42 persen. Angka tersebut melebihi jumlah korban lainnya, seperti orang yang terkena PHK (21 persen), ibu rumah tangga (18 persen), karyawan (9 persen), dan pelajar (tiga persen).
Menurut OJK, salah satu penyebab guru terjebak pinjol ilegal adalah karena penghasilan mereka yang tergolong rendah, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Selain itu, lanjut dia, rendahnya literasi keuangan juga turut memengaruhi keputusan untuk mengambil layanan pinjol ilegal.
Lebih lanjut Huda menilai banyaknya guru yang terjerat pinjol itu berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan di Tanah Air. Ia memandang guru akan sulit menghadirkan kemajuan pendidikan Indonesia apabila mereka masih dihadapkan pada kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Kondisi ini hampir bisa dipastikan berkorelasi pada kualitas pembelajaran karena fokus tenaga pendidik akan terpecah, dimana satu sisi harus mengajar dan di sisi lain harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar,” kata Huda.
Dengan demikian ia berharap semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan dapat menjadikan persoalan kesejahteraan guru sebagai perhatian bersama.
“Dalam pandangan kami, perubahan kurikulum, perbaikan sarana prasarana sekolah, hingga pergantian seragam siswa, tidak akan banyak berarti jika guru tidak disejahterakan,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pada dasarnya kunci utama dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan menyelesaikan persoalan mengenai banyaknya guru yang belum sejahtera. Ketidaksejahteraan guru itu, kata dia, antara lain tampak dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya OJK mencatat kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal adalah guru atau sebanyak 42 persen. Angka tersebut melebihi jumlah korban lainnya, seperti orang yang terkena PHK (21 persen), ibu rumah tangga (18 persen), karyawan (9 persen), dan pelajar (tiga persen).
Menurut OJK, salah satu penyebab guru terjebak pinjol ilegal adalah karena penghasilan mereka yang tergolong rendah, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Selain itu, lanjut dia, rendahnya literasi keuangan juga turut memengaruhi keputusan untuk mengambil layanan pinjol ilegal.
Lebih lanjut Huda menilai banyaknya guru yang terjerat pinjol itu berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan di Tanah Air. Ia memandang guru akan sulit menghadirkan kemajuan pendidikan Indonesia apabila mereka masih dihadapkan pada kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Kondisi ini hampir bisa dipastikan berkorelasi pada kualitas pembelajaran karena fokus tenaga pendidik akan terpecah, dimana satu sisi harus mengajar dan di sisi lain harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar,” kata Huda.
Dengan demikian ia berharap semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan dapat menjadikan persoalan kesejahteraan guru sebagai perhatian bersama.
.jpg "Prabowo: Saya Akan Berjuang Bersama Orang Yang Mau Kerja Sama")
