CARAPANDANG - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Ruang Mangupura BICC, Nusa Dua, Senin (21/3).
Pertemuan yang diikuti oleh delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara ini membahas soal perubahan iklim, kesetaraan gender dan konflik di berbagai negara terutama Palestina dan Ukraina.
Dalam pertemuan ini Puan mengajak parlemen anggota IPU merealisasikan komitmen mengalokasikan anggaran untuk dana iklim sampai 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun. Dana tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim dan menekan pemanasan global di negara masing-masing.
"Perubahan iklim merupakan krisis eksistensi Planet Bumi. Pemanasan Bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, Bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan Bumi 1,5 hingga 2 derajat Celsius," ujarnya saat sidang pertama Majelis Ke-144 IPU.Â
Maka itu, dia mendesak forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim.
Di samping itu, Puan juga meminta forum parlemen dunia untuk memobilisasi aksi yang bertujuan mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi," ujar Puan.
Demi mencapai tujuan itu, Puan, yang bertugas sebagai Presiden Majelis Ke-144 IPU mengusulkan kepada anggota agar ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
"Keempat, perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan," katanya.Â
Pertemuan yang diikuti oleh delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara ini membahas soal perubahan iklim, kesetaraan gender dan konflik di berbagai negara terutama Palestina dan Ukraina.
Dalam pertemuan ini Puan mengajak parlemen anggota IPU merealisasikan komitmen mengalokasikan anggaran untuk dana iklim sampai 100 miliar dolar AS atau Rp1.434 triliun per tahun. Dana tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kebijakan yang bertujuan mengatasi dampak perubahan iklim dan menekan pemanasan global di negara masing-masing.
"Perubahan iklim merupakan krisis eksistensi Planet Bumi. Pemanasan Bumi telah terjadi lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Saat ini, Bumi sudah lebih panas 1,1 derajat Celsius dibandingkan dengan awal abad lalu. Jika emisi dunia tidak berkurang 7,6 persen per tahunnya dari 2020 hingga 2030, maka dunia tidak akan mencapai target pemanasan Bumi 1,5 hingga 2 derajat Celsius," ujarnya saat sidang pertama Majelis Ke-144 IPU.Â
Maka itu, dia mendesak forum parlemen dunia perlu memenuhi janjinya mengalokasikan anggaran untuk aksi iklim.
Di samping itu, Puan juga meminta forum parlemen dunia untuk memobilisasi aksi yang bertujuan mencegah serta beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Dan kita harus mendukung transisi energi bersih dengan transfer teknologi dan investasi," ujar Puan.
Demi mencapai tujuan itu, Puan, yang bertugas sebagai Presiden Majelis Ke-144 IPU mengusulkan kepada anggota agar ada penguatan kemitraan global dan kerja sama multilateral, mewujudkan komitmen pada berbagai kesepakatan internasional jadi aksi nyata di dalam negeri masing-masing, dan membangun budaya perdamaian (culture of peace) yang mendorong dialog, toleransi, serta antikekerasan.
"Keempat, perlunya parlemen berperan aktif menjembatani perbedaan antarnegara dan berupaya membangun saling kepercayaan," katanya.Â
.jpg "Kemensos Membuka 40.839 Formasi ASN")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
